Tuesday, March 3, 2009

Nelayan Tak Sanggup Tangkap Ikan



Mereka Butuh Bantuan Dana untuk Beli Peralatan
KOMPAS,Senin, 2 Maret 2009 | 15:09 WIB

Gunung Kidul - Nasib baik tampaknya belum juga berpihak kepada nelayan. Sekarang semua nelayan di pantai selatan DI Yogyakarta terkendala keterbatasan keragaman alat penangkap ikan.
Meskipun sedang memasuki puncak musim panen ikan dan cuaca cukup bagus, mayoritas nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan yang menggembirakan. Bahkan, sebagian di antara mereka pulang melaut dengan tangan hampa alias tak memperoleh ikan.
Nelayan Pantai Siung, Gunung Kidul, Supriyo (32) dan Miso (35), pulang ke rumah tanpa membawa hasil tangkapan ikan setelah seharian mencari ikan, Minggu (1/3). Mereka menghabiskan dana operasional untuk pembelian bensin senilai Rp 27.500, namun hanya memperoleh 3 kilogram ikan campuran yang laku dijual Rp 18.000.
Menurut Supriyo, ketidaksanggupan menangkap ikan hampir selalu terjadi. Nelayan hanya memiliki alat penangkap ikan yang sangat terbatas. Padahal, tiap jenis ikan membutuhkan alat tangkap yang berlainan. Karena membawa alat tangkap ikan seadanya, nelayan tak sanggup menangkap beragam jenis ikan di puncak musimnya.
Idealnya, kata Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir Dinas Perikanan dan Kelautan DIY Suwarman, tiap nelayan minimal memiliki empat macam alat tangkap. Akan tetapi, hingga kini mayoritas nelayan terkendala mahalnya harga alat tangkap.
Supriyo dan Miso, misalnya, mengaku hanya memiliki dua macam alat tangkap, yaitu untuk ikan bawal dan ikan campur (terdiri atas berbagai jenis ikan). Kemarin, Supriyo melaut menggunakan jaring ikan bawal, namun lokasi pembuangan jaring ternyata justru sedang panen ikan campur. Alhasil, hanya sedikit ikan campur yang bisa ditangkap karena ketidakcocokan jaring.
Koperasi nelayan di wilayah Pantai Siung, misalnya, sudah bubar sehingga tak lagi bisa memfasilitasi peminjaman aneka alat tangkap. Dalam dua tahun terakhir, lanjut Suwarman, pemerintah tidak lagi memberikan bantuan diversifikasi alat tangkap bagi nelayan karena keterbatasan dana.
Tak lagi diberi
Bantuan dana penguatan modal dan bantuan sosial yang biasanya, antara lain, dialokasikan untuk penganekaragaman alat tangkap tak lagi diberikan sejak awal 2008. Bantuan alat tangkap bagi nelayan pada tahun ini diharapkan bisa diwujudkan melalui pengucuran bantuan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) bagi nelayan.
Akan tetapi, hingga kini, waktu pengucuran bantuan PNPM belum bisa dipastikan. Sosialisasi PNPM tingkat nasional baru dilaksanakan 16-18 Maret di Pantai Glagah, Kulon Progo. Pengajuan bantuan alat tangkap harus melalui kelompok nelayan. Tiap kabupaten di DIY akan memperoleh bantuan senilai Rp 923 juta.
Harga alat tangkap ikan memang cenderung mahal. Harga jaring untuk menangkap ikan campur sepanjang 50 meter Rp 225.000 per set. Harga jaring ikan bawal Rp 160.000 per set. Nelayan membutuhkan setidaknya 25-30 set jaring tiap kali melaut. (WKM)

Wednesday, February 25, 2009

Pendidikan perhatikan Maritim

Pendidikan harus perhatikan maritim

Minggu, 22 Februari 2009 10:12:03
DANUREJAN: Raja Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X yang juga gubernur DIY, mengajak akademisi di DIY dan terutama di Jawa, untuk bisa mengembangkan orientasi kurikulum pendidikan ke arah pengembangan maritim.
Hal itu dilatarbelakangi pendidikan di Jawa masih menjadi acuan sejumlah daerah di luar jawa dalam menentukan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Padahal, sebagian besar kampus negeri maupun swasta masih berorientasi pada agriculture.
“Kita lupa kampus negeri dan swasta yang besar di Jawa, mulai dari UGM sampai Unair rata-rata berorientasi pada agriculture dengan kurikulum kontinental. Lah, yang maritim ditaruh mana. Padahal, tidak semua daerah di Indonesia ini cocok menerapkan kurikulum kontinental” kata Sultan saat menerima penghargaan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah V DIY, di Kepatihan, Sabtu (21/2) tadi malam.
Sultan mengatakan, di Jawa terdapat Pusat Studi Transportasi Darat, namun Pusat Studi Transportasi Laut justru belum pernah dibangun. Sayangnya, kata Sultan, karena Jawa masih dijadikan acuan kurikulum kontinental bahkan dalam merancang RPJP, sejumlah daerah menerapkan RPJP yang tak sesuai dengan potensi daerahnya yang kemaritiman.
“Belum tentu [kurikulum kontinental dan agrikultur) bisa diterapkan atau sesuai dengan kondisi daerah di wilayah Indonesia timur yang potensinya adalah laut,” tegas HB X.
Lebih lanjut HB X malah memprihatinkan pendidikan belakangan ini yang terkesan memforsir peserta didik untuk jadi orang pandai tapi tidak berusaha mencetak lulusan beradab. Seharusnya, lanjut HB X, pendidikan dan kebudayaan menjadi sesuatu yang sangat penting buat pembentukan karakter anak bangsa yang beradab sebagai modal daya saing dengan negeri lain.

Penghargaan
Sabtu malam tadi, HB X menerima penghargaan dari Aptisi yang diserahkan Ketua Aptisi Wilayah V DIY Didit Welly Udjianto. Penghargaan diserahkan karena selama kepemimpinan HB X sebagai gubernur, perkembangan pendidikan di DIY dipandang mengalami progres yang cukup baik.
Penghargaan diserahkan dalam acara Gelar Budaya Nusantara Mahasiswa Yogyakarta yang digelar di Bangsal Kepatihan. “Di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY, perguruan tinggi swasta di DIY mengalami perkembangan yang progresif selama sepuluh tahun ini,” kata Didit Welly.
Saat ini di DIY terdapat 123 perguruan tinggi swasta (PTS) dengan jumlah mahasiswa mencapai 150.000. Jumlah itu belum termasuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan kedinasan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Berdasarkan hasil survei, biaya hidup mahasiswa per kepala di DIY adalah Rp1,2 juta per bulan.
Menurut Didit, berkat adanya kawah candradimuka pendidikan di DIY, alumni PTS dari provinsi ini menjadi sumber utama rekrutmen di berbagai perusahaan maupun instansi pemerintah. “Sampai sekarang pun, Jogja masih menjadi pilihan para calon mahasiswa dari berbagai daerah. Selain masyarakatnya ramah dan biaya hidup tergolong murah, Jogja memiliki pendidikan seni yang khas,” puji Didit.
Dalam kesempatan dibacakan pula pernyataan sikap dari Aptisi untuk mewujudkan DIY sebagai Pusat Pendidikan Tinggi Terkemuka. Acara gelar budaya diisi pula dengan kesenian khas daerah-daerah luar Jawa yang dibawakan sejumlah perwakilan mahasiswa yang berasal dari luar DIY.

Indonesia adalah Negara maritim

Sultan: Indonesia Adalah Negara Maritim

"Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa..."

Dengan lagu tersebut, tak seorangpun seharusnya menyangkal keberadaan negara Indonesia sebagai negara maritim atau negara kelautan. Tapi dengan potensi kelautan yang sungguh luar biasa,hingga kini pengelolaan dan pengembangannya masih saja terkendala.

Hal tersebut dikeluhkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia yang baru, Eivind S. Homme di Gedung Wilis, Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (03/02/09).
Menurut Sultan, Karena sistem pendidikan kita yang mayoritas berbasis agraris, pengembangan potensi maritim kita selalu mendapatkan kendala dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM).

"Pendidikan kita hampir seluruhnya berbasis agraris, sehingga untuk mengembangkan potensi laut terkait dengan Sumber Daya Manusianya menghadapi kendala," keluh Sultan.

Untuk memanfaatkan potensi maritim yang ada, Sultan menghimbau agar nantinya Perguruan Tinggi di Indonesia mengakomdasi maritim atau kelautan untuk menjadi bagian dari disiplin akademik mereka.
"Ke depan harus dipikirkan oleh perguruan tinggi yaitu adanya Fakultas Kelautan karena negara kita selama ini bukan lagi kontinental atau archipelago lagi tetapi harus maritim," ujar Sultan.
Mengenai kerjasama, Sultan memunculkan peluang kerjasama antara Norwegia dengan Indonesia khususnya Yogyakarta dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan pendidikan, meski bidang perkapalan dan energi juga terbuka peluang.
Sementara itu Duta Besar Eivind S. Homme mencoba untuk menjalin kemungkinan kerjasama antara Norwegia khususnya dengan Yogyakarta di bidang pendidikan mengingat Yogyakarta merupakan kota sejarah, budaya dan pendidikan terkemuka di Indonesia.
"Saya mengharap dapat segera mengerjakan yang terbaik untuk mengembangkan ikatan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara khususnya dengan Yogyakarta," kata Eivind.

Friday, February 20, 2009

KESEPAKATAN BERSAMA

KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
BADAN KONTAK PURNAWIRAWAN TNI AL (BKPAL) RAYON YOGYAKARTA

Nomor : 29/KES_BER/GUB/2007
KB/02/XII/2007

tentang
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KELAUTAN

Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu tuju (29-12-2007), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini : HAMENGKU BUWONO X, Gubernur Derah Istimewa Yogyakarta yang bertindak untuk dan atas nama provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan H. SUWALINO, Ketua Badan Kontak Prnawirawan TNI AL (BKPAL) Rayon Yogyakarta yang bertindak untuk dan atas nama BKPAL Rayon Yogyakarta berkesepakatan untuk :

1. Menjalin hubungan yang serasi dan saling pengertian untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan asas persamaan dan manfaat.
2. Akan bekerjasama dalam Pemberdayaan Masyarakat berbasis kelautan
3. Kerjasama akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diperpanjang
4. Pelaksanaan kerjasama akan ditindak lanjuti sesuai kesepakatan Para Pihak
5. Kesepakan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

ttd

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA BKPAL RAYON YOGYAKARTA
KOMANDAN DENAL YOGYAKARTA






Info Diskanla DIY

Informasi terlengkap tentang perikanan di Propinsi DIY, silahkan kunjungi alamat ini http://www.perikanan-diy.info/home.php

Thursday, February 19, 2009

MEMPERKUAT KIPAS NUSANTARA DENGAN PEMBANGUNAN ARMADA NELAYAN



PENDAHULUAN

Kurangnya sinergi antara para "STAKEHOLDERS" kawasan pesisir, juga turut memberi andil sehingga potensi pesisir kurang terkelola, hal ini diperburuk dengan kemiskinan masyarakat pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil. padahal penataan ruang di kawasan psisir merupakan langkah yang sangat strategis dengan memanfaatkan ruang secara terpadu dan terencana serta terkendali.

Permasalahannya adalah tidak ada kesamaan visi pera pengambil kebijakan dan persoalan klasik nelayan kita yaitu modal. kebijakan fiskal dan moneter belum cukup mendorong kemajuan sektor perikanan dan kelautan karena tingkat suku bunga yang tinggi.

Indonesia kaya akan potensi perikanan yaitu bisa mencapai target 900 ribu ton setiap tahunnya, begitu pula perikanan budidaya yang meliputi budidaya laut, budi daya air payar dan budi daya air tawar, kolam , perairan umum dan minapadi.

Wednesday, February 18, 2009

VISIONS AND PHILOSOPY


Tertuju pada terwujudnya perkawinan antara sumber daya kelautan dan kreatifitas manusia yang melahirkan pemberdayaan masyarkat secara adil dan berkesinambungan (the marriage of ocean and creativity for sustainable community development). We must give meaning for life is energy, and energy is dynamic, so is humanity.

Secara berkesinambungan, JALAGUNA SAMUDERA mengandalkan integritas yang tercermin pada komitmen kebersamaan mengatasi ketimpangan dalam kehidupan masyarakat ditengah melimpahnya sumber daya kelautan.


MISI
  • Menjabarkan MOU antara Gubernur DIY dan Ketua BKPAL Rayon Yogyakarta
  • Membentuk kelompok kerja masing-masing project yang profesional, dapat menjamin terjangkaunya akses ke lembaga keuangan, akses ke teknologi, akses ke data yang akurat dan informasinya, akses ke kemudahan fasilitas, penyediaan SDM dan peralatan pendukung
  • Menyiapkan perolehan support dari TNI AL (SDM dan Teknologi)
  • Menginspirasi semua pihak pemangku kepentingan dengan spirit "Marilah kita kembalikan kepada rakyat, laut sebagai lahan untuk berkarya.



LATAR BELAKANG


Jalaguna Samudera
adalah organisasi profesi yang bersifat terbuka untuk kerjasama dengan pemangku kepentingan terhadap pemberdayaan masyarakat (baik sebagai individu, kelembagaan pemerintah/non pemerintah, lembaga pendidikan, pelatihan, pengembangan dri dalam negeri maupun luar negeri); yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan berkesinambungan sekaligus yang terkait dengan pengembangan sistem ketahanan nasional berbasis kelautan dalam wilayan NKRI.

Adanya ketimpangan dalam wujud makin menyempitnya ruang gerak untuk berkarya dengan orientasi teritorialnya, dan disisi lain terlenanya masyarakat umum bahwa Indonesia adalah "THE BIGGEST MARITIME CONTINENT IN THE WORLD" menghadirkan tantangan nyata. Tantangan tersebut layak dijadikan momentum kebngkitan kesadaran yang mendorong untuk secara konseptual terprogram mengelola sumber daya kekayan laut yang mampu membuka lahan berkarya secara terus menerus berkelanjutan menyelesaikan persoalan pengangguran sebagai "CAUSA PRIMA" kemiskinan, insecure feeling dan hanya mengharapkan investor asing untuk menyelesaikan semuanya.

Kita bisa menyelesaikan persoalan kita sendiri asal kita bersinergi secara transparn bertanggung jawab dan berkjelanjutan, para purnawirawan dengan jajarannya berikut generasi yang menyusul layak didayagunakan untuk reorientasi mengatasi persoalan bersama ini melalui kesiapan dan persiapan secara proporsional dalam sistem yang menjamin "SECURe feeling"


PROTOTYPE / PELUANG KERJA




Memperhatikan pembangunan kelautan, ruang lingkup ekonomi kelautan dan dinamika lingkungan stratgis, maka lahan yang dapat dikembangkan antara lain :
  • Perikanan tangkap berkelanjutan
  • Perikanan budidaya berkelanjutan
  • Industri hilir
  • Bioteknologi
  • Produksi
  • Pengolahan
  • Distribusi/Transportasi
  • Tambang
  • Pariwisata
  • Pembangunan berkelanjutan (pulau pulau kecila)
  • Proposal yang diajukan oleh pemangku kepentingan
  • dan lain sebagainya yang berbasis kelautan