Monday, May 31, 2010
Sunday, March 7, 2010
APRESIASI Tentang PEMBANGUNAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN DAN ARMADA NELAYAN SERTA PUSAT PELATIHAN NELAYAN DALAM MEWUJUDKAN MINAPOLITAN DI DAERAH
PENDAHULUAN
1. Umum
Lebih dari dua per tiga permukaan bumi tertutup oleh samudra. Ekosistem perairan ini merupakan sumber dari berbagai macam produk dan jasa yang berman¬faat bagi manusia dan ekologi bumi. Dari laut, manusia dapat menggunakannya untuk perikanan komersial, perikanan rekreasi (termasuk ikan hias untuk akuarium), wisata bahari, jasa transportasi, pengendalian atmosfer bumi dan iklim, serta sebagai sumber pertambangan dan juga sumber energi. Permukaan laut yang luas me-nyimpan energi yang luar biasa besarnya dalam sistem ekologi bumi. Sumber daya kelautan menyediakan lahan kesempatan kerja bagi banyak penduduk, terutama di negara-negara kepulauan yang mempunyai wilayah perairan luas.
Potensi perikanan telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi manu¬sia, baik langsung dikonsumsi sebagai sumber nutrisi, sebagai bahan baku industri, untuk memenuhi kepuasan manusia sebagai sarana rekreasi, maupun memberi manfaat sosial dalam penyediaan kesempatan kerja di sektor perikanan. Lebih lanjut, di Indonesia sekitar 60% penduduknya bermukim di wilayah pesisir. Tidak mengherankan bila banyak penduduk berkecimpung sebagai nelayan, petani tam¬bak, atau terlibat dalam pariwisata bahari.
Dari sekian banyak potensi pembangunan, sumber daya kelautan dan pesisir akan menjadi tumpuan baru serta tumpuan utama bagi kiprah pembangunan nasional di masa mendatang. Demikian juga dengan pembangunan regional, oleh karena itu tepat apabila Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempunyai rencana kebijakan pembangunan kawasan pelabuhan, sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi laut yang belum optimal. Ada tiga alasan pokok yang mendasari bahwa kita harus mulai berpaling ke potensi laut.
Pertama adalah faktor fisik, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 75% wilayahnya berupa perairan laut dengan panjang pantai mencapai 81.000 Km dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) seluas 5.800.000 Km2. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka luas perairan Indonesia merupakan terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Potensi perikanan nasional hingga tahun 2007 berkisar 6,4 juta ton, 70% di antaranya berasal dari perikanan tangkap. Dari jumlah itu, konsumsi domestik perikanan lebih dari 4,6 juta ton per tahun sedangkan ekspor 1,2 juta ton per tahun.
Kedua di sepanjang garis pantai dan bentangan perairan laut ini terkandung kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, mulai dari sumber daya yang dapat diperbaharui (seperti ikan, rumput laut, hewan karang, dsb) sampai kepada yang tidak dapat diperbaharui yang meliputi minyak dan gas bumi serta bahan tambang lainnya. Potensi lainnya dari laut adalah energi kelautan seperti pasang-surut, gelom-bang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selain itu kelautan dapat melayani jasa-jasa pariwisata, perhubungan dan kepelabuhanan serta penampung (penetralisir) limbah. Pariwisata bahari merupakan jasa yang sangat menguntungkan bagi perekonomian wilayah. Berbagai obyek dapat dikembangkan pada sektor ini seperti misalnya wisata alam (pantai), keragaman flora dan fauna (biodiversity), taman laut wisata alam (ecotourism), maupun wisata olah raga.
Ketiga dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 225 juta di tahun ini, sudah barang tentu melipatgandakan kebutuhan akan konsumsi dan proses produksi atau proses-proses pembangunan lainnya. Dengan kondisi tersebut sumber daya daratan yang dimiliki sudah menipis atau sukar dikembangkan. Dengan demikian suka atau tidak suka harus berpaling ke sumber daya kelautan, untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi nasional maupun regional. Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghadap pada Samudra Hindia yang sangat luas, dengan kekayaan alam yang melimpah yang berupa ikan dan tumbuhan dan lain-lain, maka rencana pembangunan kawasan pelabuhan ikan adalah merupakan salah satu langkah yang tepat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan rencana pembangunan kawasan pelabuhan perikanan dalam rangaka mewujudkan Kawasan Minapolitan di DIY, diarahkan pada pendayagunaan sumber daya laut khususnya perikanan laut serta pemanfaatan fungsi pelabuhan secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung wilayah pesisir dan laut serta kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperluas kesempatan dan lapangan kerja. Kondisi tersebut berarti bahwa langkah kebijakan rencana pembangunan kawasan pelabuhan perikanan, termasuk pengadaan armada nelayan yang mencukupi serta tersedianya fasililas pelatihan untuk nelayan harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan dunia usaha.
2. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud. Memberikan gambaran tentang keadaan dan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka mewujudkan “Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015” melalui upaya peningkatan produktivitas kawasan potensi perikanan menjadi kawasan minapolitan di wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Tujuan. Sebagai bahan masukan kepada Pimpinan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan peningkatan kesejahteraan dan keamanan (prosperity dan security) masyarakat kelautan dan perikanan di wilayah selatan Propinsi DIY di masa depan.
3. Ruang Lingkup. Ruang Lingkup penulisan ini meliputi perkembangan lingkungan strategis Pantai selatan (Samudera Hindia), potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta kemungkinan integrasi pengembangan pelabuhan pendaratan ikan dan penambahan armada nelayan serta pembangunan pusat pelatihan nelayan Indonesia dalam rangka membuka pintu gerbang kesejahteraan dan keamanan yag mamapu mendukung terwujudnya kawasan minapolitan di DIY serta memberikan kontribusi pada sistem pertahanan nasional berbasis kelautan.
4. Sistematika. Penulisan proposal ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :
a. Bab I Pendahuluan.
b. Bab II Dasar Pemikiran.
b. Bab III Potensi Wilayah Laut DIY.
c. Bab IV Pembahasan.
d. Bab V Penutup.
1. Umum
Lebih dari dua per tiga permukaan bumi tertutup oleh samudra. Ekosistem perairan ini merupakan sumber dari berbagai macam produk dan jasa yang berman¬faat bagi manusia dan ekologi bumi. Dari laut, manusia dapat menggunakannya untuk perikanan komersial, perikanan rekreasi (termasuk ikan hias untuk akuarium), wisata bahari, jasa transportasi, pengendalian atmosfer bumi dan iklim, serta sebagai sumber pertambangan dan juga sumber energi. Permukaan laut yang luas me-nyimpan energi yang luar biasa besarnya dalam sistem ekologi bumi. Sumber daya kelautan menyediakan lahan kesempatan kerja bagi banyak penduduk, terutama di negara-negara kepulauan yang mempunyai wilayah perairan luas.
Potensi perikanan telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi manu¬sia, baik langsung dikonsumsi sebagai sumber nutrisi, sebagai bahan baku industri, untuk memenuhi kepuasan manusia sebagai sarana rekreasi, maupun memberi manfaat sosial dalam penyediaan kesempatan kerja di sektor perikanan. Lebih lanjut, di Indonesia sekitar 60% penduduknya bermukim di wilayah pesisir. Tidak mengherankan bila banyak penduduk berkecimpung sebagai nelayan, petani tam¬bak, atau terlibat dalam pariwisata bahari.
Dari sekian banyak potensi pembangunan, sumber daya kelautan dan pesisir akan menjadi tumpuan baru serta tumpuan utama bagi kiprah pembangunan nasional di masa mendatang. Demikian juga dengan pembangunan regional, oleh karena itu tepat apabila Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempunyai rencana kebijakan pembangunan kawasan pelabuhan, sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi laut yang belum optimal. Ada tiga alasan pokok yang mendasari bahwa kita harus mulai berpaling ke potensi laut.
Pertama adalah faktor fisik, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 75% wilayahnya berupa perairan laut dengan panjang pantai mencapai 81.000 Km dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) seluas 5.800.000 Km2. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka luas perairan Indonesia merupakan terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Potensi perikanan nasional hingga tahun 2007 berkisar 6,4 juta ton, 70% di antaranya berasal dari perikanan tangkap. Dari jumlah itu, konsumsi domestik perikanan lebih dari 4,6 juta ton per tahun sedangkan ekspor 1,2 juta ton per tahun.
Kedua di sepanjang garis pantai dan bentangan perairan laut ini terkandung kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, mulai dari sumber daya yang dapat diperbaharui (seperti ikan, rumput laut, hewan karang, dsb) sampai kepada yang tidak dapat diperbaharui yang meliputi minyak dan gas bumi serta bahan tambang lainnya. Potensi lainnya dari laut adalah energi kelautan seperti pasang-surut, gelom-bang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selain itu kelautan dapat melayani jasa-jasa pariwisata, perhubungan dan kepelabuhanan serta penampung (penetralisir) limbah. Pariwisata bahari merupakan jasa yang sangat menguntungkan bagi perekonomian wilayah. Berbagai obyek dapat dikembangkan pada sektor ini seperti misalnya wisata alam (pantai), keragaman flora dan fauna (biodiversity), taman laut wisata alam (ecotourism), maupun wisata olah raga.
Ketiga dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 225 juta di tahun ini, sudah barang tentu melipatgandakan kebutuhan akan konsumsi dan proses produksi atau proses-proses pembangunan lainnya. Dengan kondisi tersebut sumber daya daratan yang dimiliki sudah menipis atau sukar dikembangkan. Dengan demikian suka atau tidak suka harus berpaling ke sumber daya kelautan, untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi nasional maupun regional. Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghadap pada Samudra Hindia yang sangat luas, dengan kekayaan alam yang melimpah yang berupa ikan dan tumbuhan dan lain-lain, maka rencana pembangunan kawasan pelabuhan ikan adalah merupakan salah satu langkah yang tepat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan rencana pembangunan kawasan pelabuhan perikanan dalam rangaka mewujudkan Kawasan Minapolitan di DIY, diarahkan pada pendayagunaan sumber daya laut khususnya perikanan laut serta pemanfaatan fungsi pelabuhan secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung wilayah pesisir dan laut serta kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperluas kesempatan dan lapangan kerja. Kondisi tersebut berarti bahwa langkah kebijakan rencana pembangunan kawasan pelabuhan perikanan, termasuk pengadaan armada nelayan yang mencukupi serta tersedianya fasililas pelatihan untuk nelayan harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan dunia usaha.
2. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud. Memberikan gambaran tentang keadaan dan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka mewujudkan “Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015” melalui upaya peningkatan produktivitas kawasan potensi perikanan menjadi kawasan minapolitan di wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Tujuan. Sebagai bahan masukan kepada Pimpinan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan peningkatan kesejahteraan dan keamanan (prosperity dan security) masyarakat kelautan dan perikanan di wilayah selatan Propinsi DIY di masa depan.
3. Ruang Lingkup. Ruang Lingkup penulisan ini meliputi perkembangan lingkungan strategis Pantai selatan (Samudera Hindia), potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta kemungkinan integrasi pengembangan pelabuhan pendaratan ikan dan penambahan armada nelayan serta pembangunan pusat pelatihan nelayan Indonesia dalam rangka membuka pintu gerbang kesejahteraan dan keamanan yag mamapu mendukung terwujudnya kawasan minapolitan di DIY serta memberikan kontribusi pada sistem pertahanan nasional berbasis kelautan.
4. Sistematika. Penulisan proposal ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :
a. Bab I Pendahuluan.
b. Bab II Dasar Pemikiran.
b. Bab III Potensi Wilayah Laut DIY.
c. Bab IV Pembahasan.
d. Bab V Penutup.
KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAI LAHAN BERKARYA ANAK BANGSA (Daya Guna Kelautan dengan Hasil Gunanya bagi Kesejahteraan Masyarakat Sekitar, Sudahkah
Pendahuluan
Ketimpangan antara melimpahnya sumber daya kelautan dengan hasil gunanya yang sangat minim bagi kesejahteraan masyarakat telah menjadi fenomena yang menggugah kesadaran kita bersama.
Kesadaran yang mendorong terwujudnya tekad kebersamaan generasi untuk berkarya dan berprestasi di kelautan sebagai lahan hidupnya.
1. Lahan Hidup yang Menghidupi
Memperhatikan pembangunan kelautan, ruang lingkup ekonomi kelautan, dan dinamika lingkungan strategis, maka lahan yang dapat dikembangkan antara lain sebagai berikut:
1. Perikanan tangkap berkelanjutan.
2. Perikanan budidaya berkelanjutan (pemilihan lokasi budidaya).
3. Industri hilir.
4. Yang berkaitan dengan Bioteknologi.
5. Produksi
6. Pengolahan
7. Distribusi/Transportasi
8. Tambang.
9. Pariwisata
10. Pembangunan berkelanjutan (pulau-pulau kecil)
11. Proposal yang diajukan oleh pemangku kepentingan.
12. Dan lain sebagainya berbasis kelautan
2. Kegiatan Nelayan dalam Keterpaduan Sistem
Pembangunan perikanan seharusnya menempatkan nelayan sebagai aktor utama pengelolaan sumber daya pesisir, seperti diterapkan oleh sejumlah negara yang maju dibidang perikanan. Pengawalan pemberdayaan nelayan adalah suatu keniscayaan, sehingga selayaknyalah akses yang dibutuhkan nelayan mutlak perlu memiliki kesiapan. Yaitu akses ke modal, ke teknologi, ke sumber daya manusia, ke fasilitas, dan kemudahannya
Keterpaduan sistem dapat diwujudkan atas dasar saling menguntungkan dan saling ketergantungan antar unsur yang terkait dalam pemberdayaan masing-masing unit secara berkelanjutan (sustainable development). Pemberdayaan masing-masing unit secara berkelanjutan sekalipun telah terbentuk dalam suatu sistem, akan sulit diharapan kelangsungannya tanpa konsistensi pengawalan.
Mengingat posisi nelayan yang berpotensi melemah dari waktu ke waktu, hal tersebut telah terbukti dalam kurun waktu sejak lebih dari 50 tahun silam hingga sekarang. Oleh karena itu, intervensi sangat mutlak diperlukan sebagai peran ”pengendali kesepakatan” yang dipimpin oleh asas kebersamaan ”saling menghidupi” (the spirit of cooperative alliance). Semangat cooperative alliance inilah yang perlu dikembangkan secara transparan, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Untuk pengawalan pemberdayaan nelayan/pengendalian perekonomian nelayan dan akses-akses yang dibutuhkan
3. Pemberdayaan masyarakat nelayan mendukung kawasan Minapolitan.
Menjadikan Wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng menjadi percontohan untuk mendukung terwujudnya kawasan minapolitan,
Ketimpangan antara melimpahnya sumber daya kelautan dengan hasil gunanya yang sangat minim bagi kesejahteraan masyarakat telah menjadi fenomena yang menggugah kesadaran kita bersama.
Kesadaran yang mendorong terwujudnya tekad kebersamaan generasi untuk berkarya dan berprestasi di kelautan sebagai lahan hidupnya.
1. Lahan Hidup yang Menghidupi
Memperhatikan pembangunan kelautan, ruang lingkup ekonomi kelautan, dan dinamika lingkungan strategis, maka lahan yang dapat dikembangkan antara lain sebagai berikut:
1. Perikanan tangkap berkelanjutan.
2. Perikanan budidaya berkelanjutan (pemilihan lokasi budidaya).
3. Industri hilir.
4. Yang berkaitan dengan Bioteknologi.
5. Produksi
6. Pengolahan
7. Distribusi/Transportasi
8. Tambang.
9. Pariwisata
10. Pembangunan berkelanjutan (pulau-pulau kecil)
11. Proposal yang diajukan oleh pemangku kepentingan.
12. Dan lain sebagainya berbasis kelautan
2. Kegiatan Nelayan dalam Keterpaduan Sistem
Pembangunan perikanan seharusnya menempatkan nelayan sebagai aktor utama pengelolaan sumber daya pesisir, seperti diterapkan oleh sejumlah negara yang maju dibidang perikanan. Pengawalan pemberdayaan nelayan adalah suatu keniscayaan, sehingga selayaknyalah akses yang dibutuhkan nelayan mutlak perlu memiliki kesiapan. Yaitu akses ke modal, ke teknologi, ke sumber daya manusia, ke fasilitas, dan kemudahannya
Keterpaduan sistem dapat diwujudkan atas dasar saling menguntungkan dan saling ketergantungan antar unsur yang terkait dalam pemberdayaan masing-masing unit secara berkelanjutan (sustainable development). Pemberdayaan masing-masing unit secara berkelanjutan sekalipun telah terbentuk dalam suatu sistem, akan sulit diharapan kelangsungannya tanpa konsistensi pengawalan.
Mengingat posisi nelayan yang berpotensi melemah dari waktu ke waktu, hal tersebut telah terbukti dalam kurun waktu sejak lebih dari 50 tahun silam hingga sekarang. Oleh karena itu, intervensi sangat mutlak diperlukan sebagai peran ”pengendali kesepakatan” yang dipimpin oleh asas kebersamaan ”saling menghidupi” (the spirit of cooperative alliance). Semangat cooperative alliance inilah yang perlu dikembangkan secara transparan, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Untuk pengawalan pemberdayaan nelayan/pengendalian perekonomian nelayan dan akses-akses yang dibutuhkan
3. Pemberdayaan masyarakat nelayan mendukung kawasan Minapolitan.
Menjadikan Wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng menjadi percontohan untuk mendukung terwujudnya kawasan minapolitan,
PEMBENTUKAN PUSAT PELATIHAN NELAYAN INDONESIA
1. Latar Belakang
a. Indonesa merupakan Negara Bahari yang memiliki total luas laut 75% luas wilayah dengan proyeksi potensi sumber daya kelautan khususnya perikanan yang mencapai angka USD 82 mlyar per tahun yang menurut para pakar khusus untuk panati selatan sebesar 3 trilyun rupiah per tahun. Aka tetapi belum mendayagunakan potensi kelautannya untuk kesejahteraan masyarakatnya secara memadai. Sehingga penduduk pantai yang sebagian besar merupakan masyarakat termiskin dari masyarakat miskin di Indonesa adalah kaum nelayan.
b. Nelayan tumbuh dan berkembang menjadi nelayan secara alamiah dan tidak pernah mendapatkan pendidikan secara khusus untuk menjadi nelayan. Bimbingan pada nelayan umumnya dan penangkapan ikan diberikan secara parsial, tidak terintegrasi dan tidak merata oleh berbagai institusi pemerintahan da swasta sesuai kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak.
c. Di Indonesia, nelayan lebih dianggap sebagai obyek daripada subyek pembangunan kelautan. Sampai saat ini belum terdapat pelatihan khusus untuk nelayan Indonesia.
2. Permasalahan
a. Sekolah perikanan dan kelautan yang ada. Walaupun belum cukup memadai, sedang dan terus mengembangkan metode pembelajaran, teknik penangkapan ikan, budidaya pertanian pantai terpadu. Kondisi saat ini yang belum ditangani oleh lembaga pendidikan perkanan dan kelautan adalah pengembangan jiwa bahari dan kewirausahaan “motives driven” nelayan dan masyarakat pantai.
b. Pengembangan jiwa bahari dan kewirausahaan nelayan pada khususnya dan masyarakat pantai umumnya adalah kunci pembangunan masyarakat bahari Indonesia. Tanpa jiwa bahari dan kewirausahaan pada masyarakat pantai dan nelayan, maka mustahil masyarakat dapat turut seta berpartisipasi aktif dalam pendayagunaan laut sendiri.
3. Tujuan dan Lingkup Sasaran. Tujuan dari Pusat Pelatihan Nelayan Indonesia adalah menyiapkan nelayan dengan kompetensi mendinamisir kelompok, khususnya dalam penguasaaan teknik penangkapan ikan, budidaya pertanian pantai terpadu dan pasca penangkapan/panen serta teladan dalam hal pemikiran jiwa bahari dan jiwa kewirausahaan.
4. Metode Pelatihan
a. Metode yang digunakan dalam pelatihan sebagian besar adalah “learning by doing” praktek memecahkan permasalahan kenelayanan disamping pelatihan kewirausahaan. Secara teknis Pusat Pelatian Nelayan Indonesia akan dikhususkan untuk pusat pelatihan nelayan nusantara/laut, yaitu untuk daerah tangkapan 12 s/d 212 mil laut. Pengkhususan ini didasarkan pada pertimbangan kondisi alam dan prasarana pelabuhan yang ada. Untuk selanjutnya akan dipersiapkan pusat pelatihan nelayan pantai dan usat pelatihan nelayan samudra.
b. Nelayan pantai daerah kerjanya meliputi lahan pertanian pantai/pesisir sampai degan daerah tangapan ikan sampai batas 12 mil laut. Untuk kondisi alam yang ideal memungkinkan untuk Pusat Pelatihan Nelayan Pantai di DIY adalah daerah Pandansimo Kabupaten Bantul. Sedangkan nelayan jelajah samudra daerah kerjanya meliputi daerah tangkapan ikan Zona Ekonomi Esklusif (ZEE) dan seluruh samudra. Kondisi alam yang ideal diungkinkan sebagai Pusat Pelatihan Nelayan Samudra di DIY adalah daerah Glagah Kabupaten Kulon Progo.
5. Pelatih dan Mentor.
a. Untuk materi teori dan praktek kenelayanan akan diberikan oleh gabungan praktisi nelayan yag berpengalaman, akademisi, dan pelatih dari dinas terkait. Untuk mentor pengembangan jiwa bahari akan diberikan oleh TNI AL/personel aktif.
b. Untuk mentor pengembangan jiwa kewirausahaan akan diberikan oleh wiraswastawan yang memiliki pengalaman di bidang usaha perikanan dan atau kenelayanan serta akademisi yang berkompeten.
6. Peserta. Peserta pelatihan adalah nelayan pantai yang memiliki kemauan keras untuk berkembang menjadi nelayan laut/samudra. Setiap angkatan pelatihan diikuti oleh 20 peserta.
7. Masa Pelatihan. Masa Pelatihan akan ditempuh selama satu bulan per angkatan, dengan perincian sebagai berikut :
a. Dua minggu pelatihan di darat
b. Dua minggu praktek di laut
a. Indonesa merupakan Negara Bahari yang memiliki total luas laut 75% luas wilayah dengan proyeksi potensi sumber daya kelautan khususnya perikanan yang mencapai angka USD 82 mlyar per tahun yang menurut para pakar khusus untuk panati selatan sebesar 3 trilyun rupiah per tahun. Aka tetapi belum mendayagunakan potensi kelautannya untuk kesejahteraan masyarakatnya secara memadai. Sehingga penduduk pantai yang sebagian besar merupakan masyarakat termiskin dari masyarakat miskin di Indonesa adalah kaum nelayan.
b. Nelayan tumbuh dan berkembang menjadi nelayan secara alamiah dan tidak pernah mendapatkan pendidikan secara khusus untuk menjadi nelayan. Bimbingan pada nelayan umumnya dan penangkapan ikan diberikan secara parsial, tidak terintegrasi dan tidak merata oleh berbagai institusi pemerintahan da swasta sesuai kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak.
c. Di Indonesia, nelayan lebih dianggap sebagai obyek daripada subyek pembangunan kelautan. Sampai saat ini belum terdapat pelatihan khusus untuk nelayan Indonesia.
2. Permasalahan
a. Sekolah perikanan dan kelautan yang ada. Walaupun belum cukup memadai, sedang dan terus mengembangkan metode pembelajaran, teknik penangkapan ikan, budidaya pertanian pantai terpadu. Kondisi saat ini yang belum ditangani oleh lembaga pendidikan perkanan dan kelautan adalah pengembangan jiwa bahari dan kewirausahaan “motives driven” nelayan dan masyarakat pantai.
b. Pengembangan jiwa bahari dan kewirausahaan nelayan pada khususnya dan masyarakat pantai umumnya adalah kunci pembangunan masyarakat bahari Indonesia. Tanpa jiwa bahari dan kewirausahaan pada masyarakat pantai dan nelayan, maka mustahil masyarakat dapat turut seta berpartisipasi aktif dalam pendayagunaan laut sendiri.
3. Tujuan dan Lingkup Sasaran. Tujuan dari Pusat Pelatihan Nelayan Indonesia adalah menyiapkan nelayan dengan kompetensi mendinamisir kelompok, khususnya dalam penguasaaan teknik penangkapan ikan, budidaya pertanian pantai terpadu dan pasca penangkapan/panen serta teladan dalam hal pemikiran jiwa bahari dan jiwa kewirausahaan.
4. Metode Pelatihan
a. Metode yang digunakan dalam pelatihan sebagian besar adalah “learning by doing” praktek memecahkan permasalahan kenelayanan disamping pelatihan kewirausahaan. Secara teknis Pusat Pelatian Nelayan Indonesia akan dikhususkan untuk pusat pelatihan nelayan nusantara/laut, yaitu untuk daerah tangkapan 12 s/d 212 mil laut. Pengkhususan ini didasarkan pada pertimbangan kondisi alam dan prasarana pelabuhan yang ada. Untuk selanjutnya akan dipersiapkan pusat pelatihan nelayan pantai dan usat pelatihan nelayan samudra.
b. Nelayan pantai daerah kerjanya meliputi lahan pertanian pantai/pesisir sampai degan daerah tangapan ikan sampai batas 12 mil laut. Untuk kondisi alam yang ideal memungkinkan untuk Pusat Pelatihan Nelayan Pantai di DIY adalah daerah Pandansimo Kabupaten Bantul. Sedangkan nelayan jelajah samudra daerah kerjanya meliputi daerah tangkapan ikan Zona Ekonomi Esklusif (ZEE) dan seluruh samudra. Kondisi alam yang ideal diungkinkan sebagai Pusat Pelatihan Nelayan Samudra di DIY adalah daerah Glagah Kabupaten Kulon Progo.
5. Pelatih dan Mentor.
a. Untuk materi teori dan praktek kenelayanan akan diberikan oleh gabungan praktisi nelayan yag berpengalaman, akademisi, dan pelatih dari dinas terkait. Untuk mentor pengembangan jiwa bahari akan diberikan oleh TNI AL/personel aktif.
b. Untuk mentor pengembangan jiwa kewirausahaan akan diberikan oleh wiraswastawan yang memiliki pengalaman di bidang usaha perikanan dan atau kenelayanan serta akademisi yang berkompeten.
6. Peserta. Peserta pelatihan adalah nelayan pantai yang memiliki kemauan keras untuk berkembang menjadi nelayan laut/samudra. Setiap angkatan pelatihan diikuti oleh 20 peserta.
7. Masa Pelatihan. Masa Pelatihan akan ditempuh selama satu bulan per angkatan, dengan perincian sebagai berikut :
a. Dua minggu pelatihan di darat
b. Dua minggu praktek di laut
Friday, February 19, 2010
Budidaya Udang Vaname
BUDI DAYA UDANG VANAME
- KOLAM
- Ukuran kolam
Ukuran kolam masing-masing petak yang ideal adalah 60 X 60 m, atau 3.600 m2
- Biaya pembuatan kolam
Biaya pembuatan satu petak kolam ukuran 60 X 60 m yang efisien adalah Rp 500.000.000,00
- Perlengkapan kolam
Perlengkapan kolam, antara lain: kincir, pralon-pralon, dan lain-lain setiap petak kolam sebesar Rp 140.000.000,00
Jumlah biaya setiap petak kolam, dari pembuatan kolam serta perlengkapannya adalah Rp 640.000.000,00
- MODAL KERJA
Modal kerja yang dimaksudkan dalam perhitungan ini terdiri atas
- Harga beli bibit
- Pakan
- Bahan bakar
- Gaji karyawan
Total biaya modal kerja sekali panen untuk satu petak adalah
Rp 250.0000.000,00
- JUMLAH MODAL
Jumlah modal yang diperlukan untuk membiayai satu petak kolam adalah Rp 890.000.000,00
- BIBIT TABUR DAN PROYEKSI SURVIVAL RATE
Jumlah bibit tabur udang Vaname setiap m2 luas lantai kolam adalah antara 150 – 170 ekor.
Dengan contoh, tabur bibit 150 ekor/m2
Setiap petak kolam butuh bibit 150 X 3.600 = 612.000 ekor
Survival Rate 80 %, maka jumlah udang yang hidup dan siap sampai panen adalah 489.000 ekor.
- HITUNGAN PENDAPATAN
Perhitungan pendapatan ini dengan asumsi mengambil pengalaman hasil panen udang dengan Size 56, atau 18 gram/ekor ( 0,018 kg).
Harga jual udang size 18 adalah Rp 42.000,00 (per Januari 2010)
Total penjualan setiap petak adalah 489.000 X 0,018 X Rp 42.000,-
= Rp 369.000.000,00. Biaya produksi Rp 250.000.000,-
Keuntungan setiap petak adalah Rp 369.000.000,00 – Rp 250.000.000,00
= Rp 119.000.000,-
- PENGEMBALIAN MODAL
Keuntungan setiap petak sekali panen Rp 119.000.000,00. Dalam satu tahun, perhitungan waktu panennya adalah 2,3 kali.
Jadi, keuntungan dalam setahun adalah 2,3 X Rp 119.000.000,00
= Rp 273.700.000,00. atau 30,75 %
Modal tertanam sebesar Rp 890.000.000,00.
Modal akan kembali (Payback Period) = 890.000.000 : 273.700.000 = 3,25 tahun, atau 3 tahun 3 bulan.
- SKALA EKONOMIS BISNIS
Skala ekonomis bisnis budidaya udang ini adalah 8 petak kolam, ukuran 60 X 60 m (dihitung berdasar efektivitas dan efisiensi tenaga kerja, serta pemanfaatan fasilitas lain).
Perhitungan modal untuk 8 petak kolam adalah sbb.:
Pembuatan kolam = 8 X Rp 500.000.000,- = Rp 4.000.000.000,00
Perlengkapan kolam = 8 X Rp 140.000.000,- = Rp 1.120.000.000.00
Modal kerja = 8 X Rp 250.000.000,- = Rp 2.000.000.000.00 +
--------------------------
Jumlah = Rp 7.120.000.000,00
Jumlah modal yang diperlukan untuk mencapai skala ekonomis budidaya udang Vaname adalah sebesar Rp 7.120.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah)
JALA GUNA SAMUDRA
ocean4sea
Tuesday, March 3, 2009
Nelayan Tak Sanggup Tangkap Ikan
Mereka Butuh Bantuan Dana untuk Beli Peralatan
KOMPAS,Senin, 2 Maret 2009 | 15:09 WIB
Gunung Kidul - Nasib baik tampaknya belum juga berpihak kepada nelayan. Sekarang semua nelayan di pantai selatan DI Yogyakarta terkendala keterbatasan keragaman alat penangkap ikan.
Meskipun sedang memasuki puncak musim panen ikan dan cuaca cukup bagus, mayoritas nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan yang menggembirakan. Bahkan, sebagian di antara mereka pulang melaut dengan tangan hampa alias tak memperoleh ikan.
Nelayan Pantai Siung, Gunung Kidul, Supriyo (32) dan Miso (35), pulang ke rumah tanpa membawa hasil tangkapan ikan setelah seharian mencari ikan, Minggu (1/3). Mereka menghabiskan dana operasional untuk pembelian bensin senilai Rp 27.500, namun hanya memperoleh 3 kilogram ikan campuran yang laku dijual Rp 18.000.
Menurut Supriyo, ketidaksanggupan menangkap ikan hampir selalu terjadi. Nelayan hanya memiliki alat penangkap ikan yang sangat terbatas. Padahal, tiap jenis ikan membutuhkan alat tangkap yang berlainan. Karena membawa alat tangkap ikan seadanya, nelayan tak sanggup menangkap beragam jenis ikan di puncak musimnya.
Idealnya, kata Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir Dinas Perikanan dan Kelautan DIY Suwarman, tiap nelayan minimal memiliki empat macam alat tangkap. Akan tetapi, hingga kini mayoritas nelayan terkendala mahalnya harga alat tangkap.
Supriyo dan Miso, misalnya, mengaku hanya memiliki dua macam alat tangkap, yaitu untuk ikan bawal dan ikan campur (terdiri atas berbagai jenis ikan). Kemarin, Supriyo melaut menggunakan jaring ikan bawal, namun lokasi pembuangan jaring ternyata justru sedang panen ikan campur. Alhasil, hanya sedikit ikan campur yang bisa ditangkap karena ketidakcocokan jaring.
Koperasi nelayan di wilayah Pantai Siung, misalnya, sudah bubar sehingga tak lagi bisa memfasilitasi peminjaman aneka alat tangkap. Dalam dua tahun terakhir, lanjut Suwarman, pemerintah tidak lagi memberikan bantuan diversifikasi alat tangkap bagi nelayan karena keterbatasan dana.
Tak lagi diberi
Bantuan dana penguatan modal dan bantuan sosial yang biasanya, antara lain, dialokasikan untuk penganekaragaman alat tangkap tak lagi diberikan sejak awal 2008. Bantuan alat tangkap bagi nelayan pada tahun ini diharapkan bisa diwujudkan melalui pengucuran bantuan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) bagi nelayan.
Akan tetapi, hingga kini, waktu pengucuran bantuan PNPM belum bisa dipastikan. Sosialisasi PNPM tingkat nasional baru dilaksanakan 16-18 Maret di Pantai Glagah, Kulon Progo. Pengajuan bantuan alat tangkap harus melalui kelompok nelayan. Tiap kabupaten di DIY akan memperoleh bantuan senilai Rp 923 juta.
Harga alat tangkap ikan memang cenderung mahal. Harga jaring untuk menangkap ikan campur sepanjang 50 meter Rp 225.000 per set. Harga jaring ikan bawal Rp 160.000 per set. Nelayan membutuhkan setidaknya 25-30 set jaring tiap kali melaut. (WKM)
KOMPAS,Senin, 2 Maret 2009 | 15:09 WIB
Gunung Kidul - Nasib baik tampaknya belum juga berpihak kepada nelayan. Sekarang semua nelayan di pantai selatan DI Yogyakarta terkendala keterbatasan keragaman alat penangkap ikan.
Meskipun sedang memasuki puncak musim panen ikan dan cuaca cukup bagus, mayoritas nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan yang menggembirakan. Bahkan, sebagian di antara mereka pulang melaut dengan tangan hampa alias tak memperoleh ikan.
Nelayan Pantai Siung, Gunung Kidul, Supriyo (32) dan Miso (35), pulang ke rumah tanpa membawa hasil tangkapan ikan setelah seharian mencari ikan, Minggu (1/3). Mereka menghabiskan dana operasional untuk pembelian bensin senilai Rp 27.500, namun hanya memperoleh 3 kilogram ikan campuran yang laku dijual Rp 18.000.
Menurut Supriyo, ketidaksanggupan menangkap ikan hampir selalu terjadi. Nelayan hanya memiliki alat penangkap ikan yang sangat terbatas. Padahal, tiap jenis ikan membutuhkan alat tangkap yang berlainan. Karena membawa alat tangkap ikan seadanya, nelayan tak sanggup menangkap beragam jenis ikan di puncak musimnya.
Idealnya, kata Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir Dinas Perikanan dan Kelautan DIY Suwarman, tiap nelayan minimal memiliki empat macam alat tangkap. Akan tetapi, hingga kini mayoritas nelayan terkendala mahalnya harga alat tangkap.
Supriyo dan Miso, misalnya, mengaku hanya memiliki dua macam alat tangkap, yaitu untuk ikan bawal dan ikan campur (terdiri atas berbagai jenis ikan). Kemarin, Supriyo melaut menggunakan jaring ikan bawal, namun lokasi pembuangan jaring ternyata justru sedang panen ikan campur. Alhasil, hanya sedikit ikan campur yang bisa ditangkap karena ketidakcocokan jaring.
Koperasi nelayan di wilayah Pantai Siung, misalnya, sudah bubar sehingga tak lagi bisa memfasilitasi peminjaman aneka alat tangkap. Dalam dua tahun terakhir, lanjut Suwarman, pemerintah tidak lagi memberikan bantuan diversifikasi alat tangkap bagi nelayan karena keterbatasan dana.
Tak lagi diberi
Bantuan dana penguatan modal dan bantuan sosial yang biasanya, antara lain, dialokasikan untuk penganekaragaman alat tangkap tak lagi diberikan sejak awal 2008. Bantuan alat tangkap bagi nelayan pada tahun ini diharapkan bisa diwujudkan melalui pengucuran bantuan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) bagi nelayan.
Akan tetapi, hingga kini, waktu pengucuran bantuan PNPM belum bisa dipastikan. Sosialisasi PNPM tingkat nasional baru dilaksanakan 16-18 Maret di Pantai Glagah, Kulon Progo. Pengajuan bantuan alat tangkap harus melalui kelompok nelayan. Tiap kabupaten di DIY akan memperoleh bantuan senilai Rp 923 juta.
Harga alat tangkap ikan memang cenderung mahal. Harga jaring untuk menangkap ikan campur sepanjang 50 meter Rp 225.000 per set. Harga jaring ikan bawal Rp 160.000 per set. Nelayan membutuhkan setidaknya 25-30 set jaring tiap kali melaut. (WKM)
Wednesday, February 25, 2009
Pendidikan perhatikan Maritim
Pendidikan harus perhatikan maritim
Minggu, 22 Februari 2009 10:12:03
DANUREJAN: Raja Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X yang juga gubernur DIY, mengajak akademisi di DIY dan terutama di Jawa, untuk bisa mengembangkan orientasi kurikulum pendidikan ke arah pengembangan maritim.
Hal itu dilatarbelakangi pendidikan di Jawa masih menjadi acuan sejumlah daerah di luar jawa dalam menentukan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Padahal, sebagian besar kampus negeri maupun swasta masih berorientasi pada agriculture.
“Kita lupa kampus negeri dan swasta yang besar di Jawa, mulai dari UGM sampai Unair rata-rata berorientasi pada agriculture dengan kurikulum kontinental. Lah, yang maritim ditaruh mana. Padahal, tidak semua daerah di Indonesia ini cocok menerapkan kurikulum kontinental” kata Sultan saat menerima penghargaan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah V DIY, di Kepatihan, Sabtu (21/2) tadi malam.
Sultan mengatakan, di Jawa terdapat Pusat Studi Transportasi Darat, namun Pusat Studi Transportasi Laut justru belum pernah dibangun. Sayangnya, kata Sultan, karena Jawa masih dijadikan acuan kurikulum kontinental bahkan dalam merancang RPJP, sejumlah daerah menerapkan RPJP yang tak sesuai dengan potensi daerahnya yang kemaritiman.
“Belum tentu [kurikulum kontinental dan agrikultur) bisa diterapkan atau sesuai dengan kondisi daerah di wilayah Indonesia timur yang potensinya adalah laut,” tegas HB X.
Lebih lanjut HB X malah memprihatinkan pendidikan belakangan ini yang terkesan memforsir peserta didik untuk jadi orang pandai tapi tidak berusaha mencetak lulusan beradab. Seharusnya, lanjut HB X, pendidikan dan kebudayaan menjadi sesuatu yang sangat penting buat pembentukan karakter anak bangsa yang beradab sebagai modal daya saing dengan negeri lain.
Penghargaan
Sabtu malam tadi, HB X menerima penghargaan dari Aptisi yang diserahkan Ketua Aptisi Wilayah V DIY Didit Welly Udjianto. Penghargaan diserahkan karena selama kepemimpinan HB X sebagai gubernur, perkembangan pendidikan di DIY dipandang mengalami progres yang cukup baik.
Penghargaan diserahkan dalam acara Gelar Budaya Nusantara Mahasiswa Yogyakarta yang digelar di Bangsal Kepatihan. “Di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY, perguruan tinggi swasta di DIY mengalami perkembangan yang progresif selama sepuluh tahun ini,” kata Didit Welly.
Saat ini di DIY terdapat 123 perguruan tinggi swasta (PTS) dengan jumlah mahasiswa mencapai 150.000. Jumlah itu belum termasuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan kedinasan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Berdasarkan hasil survei, biaya hidup mahasiswa per kepala di DIY adalah Rp1,2 juta per bulan.
Menurut Didit, berkat adanya kawah candradimuka pendidikan di DIY, alumni PTS dari provinsi ini menjadi sumber utama rekrutmen di berbagai perusahaan maupun instansi pemerintah. “Sampai sekarang pun, Jogja masih menjadi pilihan para calon mahasiswa dari berbagai daerah. Selain masyarakatnya ramah dan biaya hidup tergolong murah, Jogja memiliki pendidikan seni yang khas,” puji Didit.
Dalam kesempatan dibacakan pula pernyataan sikap dari Aptisi untuk mewujudkan DIY sebagai Pusat Pendidikan Tinggi Terkemuka. Acara gelar budaya diisi pula dengan kesenian khas daerah-daerah luar Jawa yang dibawakan sejumlah perwakilan mahasiswa yang berasal dari luar DIY.
DANUREJAN: Raja Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X yang juga gubernur DIY, mengajak akademisi di DIY dan terutama di Jawa, untuk bisa mengembangkan orientasi kurikulum pendidikan ke arah pengembangan maritim.
Hal itu dilatarbelakangi pendidikan di Jawa masih menjadi acuan sejumlah daerah di luar jawa dalam menentukan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Padahal, sebagian besar kampus negeri maupun swasta masih berorientasi pada agriculture.
“Kita lupa kampus negeri dan swasta yang besar di Jawa, mulai dari UGM sampai Unair rata-rata berorientasi pada agriculture dengan kurikulum kontinental. Lah, yang maritim ditaruh mana. Padahal, tidak semua daerah di Indonesia ini cocok menerapkan kurikulum kontinental” kata Sultan saat menerima penghargaan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah V DIY, di Kepatihan, Sabtu (21/2) tadi malam.
Sultan mengatakan, di Jawa terdapat Pusat Studi Transportasi Darat, namun Pusat Studi Transportasi Laut justru belum pernah dibangun. Sayangnya, kata Sultan, karena Jawa masih dijadikan acuan kurikulum kontinental bahkan dalam merancang RPJP, sejumlah daerah menerapkan RPJP yang tak sesuai dengan potensi daerahnya yang kemaritiman.
“Belum tentu [kurikulum kontinental dan agrikultur) bisa diterapkan atau sesuai dengan kondisi daerah di wilayah Indonesia timur yang potensinya adalah laut,” tegas HB X.
Lebih lanjut HB X malah memprihatinkan pendidikan belakangan ini yang terkesan memforsir peserta didik untuk jadi orang pandai tapi tidak berusaha mencetak lulusan beradab. Seharusnya, lanjut HB X, pendidikan dan kebudayaan menjadi sesuatu yang sangat penting buat pembentukan karakter anak bangsa yang beradab sebagai modal daya saing dengan negeri lain.
Penghargaan
Sabtu malam tadi, HB X menerima penghargaan dari Aptisi yang diserahkan Ketua Aptisi Wilayah V DIY Didit Welly Udjianto. Penghargaan diserahkan karena selama kepemimpinan HB X sebagai gubernur, perkembangan pendidikan di DIY dipandang mengalami progres yang cukup baik.
Penghargaan diserahkan dalam acara Gelar Budaya Nusantara Mahasiswa Yogyakarta yang digelar di Bangsal Kepatihan. “Di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY, perguruan tinggi swasta di DIY mengalami perkembangan yang progresif selama sepuluh tahun ini,” kata Didit Welly.
Saat ini di DIY terdapat 123 perguruan tinggi swasta (PTS) dengan jumlah mahasiswa mencapai 150.000. Jumlah itu belum termasuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan kedinasan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Berdasarkan hasil survei, biaya hidup mahasiswa per kepala di DIY adalah Rp1,2 juta per bulan.
Menurut Didit, berkat adanya kawah candradimuka pendidikan di DIY, alumni PTS dari provinsi ini menjadi sumber utama rekrutmen di berbagai perusahaan maupun instansi pemerintah. “Sampai sekarang pun, Jogja masih menjadi pilihan para calon mahasiswa dari berbagai daerah. Selain masyarakatnya ramah dan biaya hidup tergolong murah, Jogja memiliki pendidikan seni yang khas,” puji Didit.
Dalam kesempatan dibacakan pula pernyataan sikap dari Aptisi untuk mewujudkan DIY sebagai Pusat Pendidikan Tinggi Terkemuka. Acara gelar budaya diisi pula dengan kesenian khas daerah-daerah luar Jawa yang dibawakan sejumlah perwakilan mahasiswa yang berasal dari luar DIY.
Indonesia adalah Negara maritim
Sultan:
"Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa..."
Dengan lagu tersebut, tak seorangpun seharusnya menyangkal keberadaan negara Indonesia sebagai negara maritim atau negara kelautan. Tapi dengan potensi kelautan yang sungguh luar biasa,hingga kini pengelolaan dan pengembangannya masih saja terkendala.
Hal tersebut dikeluhkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia yang baru, Eivind S. Homme di Gedung Wilis, Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (03/02/09).
Menurut Sultan, Karena sistem pendidikan kita yang mayoritas berbasis agraris, pengembangan potensi maritim kita selalu mendapatkan kendala dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM).
"Pendidikan kita hampir seluruhnya berbasis agraris, sehingga untuk mengembangkan potensi laut terkait dengan Sumber Daya Manusianya menghadapi kendala," keluh Sultan.
Untuk memanfaatkan potensi maritim yang ada, Sultan menghimbau agar nantinya Perguruan Tinggi di Indonesia mengakomdasi maritim atau kelautan untuk menjadi bagian dari disiplin akademik mereka.
"Ke depan harus dipikirkan oleh perguruan tinggi yaitu adanya Fakultas Kelautan karena negara kita selama ini bukan lagi kontinental atau archipelago lagi tetapi harus maritim," ujar Sultan.
Mengenai kerjasama, Sultan memunculkan peluang kerjasama antara Norwegia dengan Indonesia khususnya Yogyakarta dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan pendidikan, meski bidang perkapalan dan energi juga terbuka peluang.
Sementara itu Duta Besar Eivind S. Homme mencoba untuk menjalin kemungkinan kerjasama antara Norwegia khususnya dengan Yogyakarta di bidang pendidikan mengingat Yogyakarta merupakan kota sejarah, budaya dan pendidikan terkemuka di Indonesia.
"Saya mengharap dapat segera mengerjakan yang terbaik untuk mengembangkan ikatan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara khususnya dengan Yogyakarta," kata Eivind.
Friday, February 20, 2009
KESEPAKATAN BERSAMA
KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
BADAN KONTAK PURNAWIRAWAN TNI AL (BKPAL) RAYON YOGYAKARTA
Nomor : 29/KES_BER/GUB/2007
KB/02/XII/2007
tentang
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KELAUTAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
BADAN KONTAK PURNAWIRAWAN TNI AL (BKPAL) RAYON YOGYAKARTA
Nomor : 29/KES_BER/GUB/2007
KB/02/XII/2007
tentang
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KELAUTAN
Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu tuju (29-12-2007), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini : HAMENGKU BUWONO X, Gubernur Derah Istimewa Yogyakarta yang bertindak untuk dan atas nama provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan H. SUWALINO, Ketua Badan Kontak Prnawirawan TNI AL (BKPAL) Rayon Yogyakarta yang bertindak untuk dan atas nama BKPAL Rayon Yogyakarta berkesepakatan untuk :
1. Menjalin hubungan yang serasi dan saling pengertian untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan asas persamaan dan manfaat.
2. Akan bekerjasama dalam Pemberdayaan Masyarakat berbasis kelautan
3. Kerjasama akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diperpanjang
4. Pelaksanaan kerjasama akan ditindak lanjuti sesuai kesepakatan Para Pihak
5. Kesepakan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
ttd
1. Menjalin hubungan yang serasi dan saling pengertian untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan asas persamaan dan manfaat.
2. Akan bekerjasama dalam Pemberdayaan Masyarakat berbasis kelautan
3. Kerjasama akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diperpanjang
4. Pelaksanaan kerjasama akan ditindak lanjuti sesuai kesepakatan Para Pihak
5. Kesepakan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
ttd
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA BKPAL RAYON YOGYAKARTA
KOMANDAN DENAL YOGYAKARTA
Info Diskanla DIY
Informasi terlengkap tentang perikanan di Propinsi DIY, silahkan kunjungi alamat ini http://www.perikanan-diy.info/home.php
Thursday, February 19, 2009
MEMPERKUAT KIPAS NUSANTARA DENGAN PEMBANGUNAN ARMADA NELAYAN
PENDAHULUANKurangnya sinergi antara para "STAKEHOLDERS" kawasan pesisir, juga turut memberi andil sehingga potensi pesisir kurang terkelola, hal ini diperburuk dengan kemiskinan masyarakat pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil. padahal penataan ruang di kawasan psisir merupakan langkah yang sangat strategis dengan memanfaatkan ruang secara terpadu dan terencana serta terkendali.
Permasalahannya adalah tidak ada kesamaan visi pera pengambil kebijakan dan persoalan klasik nelayan kita yaitu modal. kebijakan fiskal dan moneter belum cukup mendorong kemajuan sektor perikanan dan kelautan karena tingkat suku bunga yang tinggi.
Indonesia kaya akan potensi perikanan yaitu bisa mencapai target 900 ribu ton setiap tahunnya, begitu pula perikanan budidaya yang meliputi budidaya laut, budi daya air payar dan budi daya air tawar, kolam , perairan umum dan minapadi.
Permasalahannya adalah tidak ada kesamaan visi pera pengambil kebijakan dan persoalan klasik nelayan kita yaitu modal. kebijakan fiskal dan moneter belum cukup mendorong kemajuan sektor perikanan dan kelautan karena tingkat suku bunga yang tinggi.
Indonesia kaya akan potensi perikanan yaitu bisa mencapai target 900 ribu ton setiap tahunnya, begitu pula perikanan budidaya yang meliputi budidaya laut, budi daya air payar dan budi daya air tawar, kolam , perairan umum dan minapadi.
Wednesday, February 18, 2009
VISIONS AND PHILOSOPY
Tertuju pada terwujudnya perkawinan antara sumber daya kelautan dan kreatifitas manusia yang melahirkan pemberdayaan masyarkat secara adil dan berkesinambungan (the marriage of ocean and creativity for sustainable community development). We must give meaning for life is energy, and energy is dynamic, so is humanity.
Secara berkesinambungan, JALAGUNA SAMUDERA mengandalkan integritas yang tercermin pada komitmen kebersamaan mengatasi ketimpangan dalam kehidupan masyarakat ditengah melimpahnya sumber daya kelautan.
MISI
- Menjabarkan MOU antara Gubernur DIY dan Ketua BKPAL Rayon Yogyakarta
- Membentuk kelompok kerja masing-masing project yang profesional, dapat menjamin terjangkaunya akses ke lembaga keuangan, akses ke teknologi, akses ke data yang akurat dan informasinya, akses ke kemudahan fasilitas, penyediaan SDM dan peralatan pendukung
- Menyiapkan perolehan support dari TNI AL (SDM dan Teknologi)
- Menginspirasi semua pihak pemangku kepentingan dengan spirit "Marilah kita kembalikan kepada rakyat, laut sebagai lahan untuk berkarya.
LATAR BELAKANG
Jalaguna Samudera adalah organisasi profesi yang bersifat terbuka untuk kerjasama dengan pemangku kepentingan terhadap pemberdayaan masyarakat (baik sebagai individu, kelembagaan pemerintah/non pemerintah, lembaga pendidikan, pelatihan, pengembangan dri dalam negeri maupun luar negeri); yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan berkesinambungan sekaligus yang terkait dengan pengembangan sistem ketahanan nasional berbasis kelautan dalam wilayan NKRI.
Adanya ketimpangan dalam wujud makin menyempitnya ruang gerak untuk berkarya dengan orientasi teritorialnya, dan disisi lain terlenanya masyarakat umum bahwa Indonesia adalah "THE BIGGEST MARITIME CONTINENT IN THE WORLD" menghadirkan tantangan nyata. Tantangan tersebut layak dijadikan momentum kebngkitan kesadaran yang mendorong untuk secara konseptual terprogram mengelola sumber daya kekayan laut yang mampu membuka lahan berkarya secara terus menerus berkelanjutan menyelesaikan persoalan pengangguran sebagai "CAUSA PRIMA" kemiskinan, insecure feeling dan hanya mengharapkan investor asing untuk menyelesaikan semuanya.
Kita bisa menyelesaikan persoalan kita sendiri asal kita bersinergi secara transparn bertanggung jawab dan berkjelanjutan, para purnawirawan dengan jajarannya berikut generasi yang menyusul layak didayagunakan untuk reorientasi mengatasi persoalan bersama ini melalui kesiapan dan persiapan secara proporsional dalam sistem yang menjamin "SECURe feeling"
PROTOTYPE / PELUANG KERJA
- Perikanan tangkap berkelanjutan
- Perikanan budidaya berkelanjutan
- Industri hilir
- Bioteknologi
- Produksi
- Pengolahan
- Distribusi/Transportasi
- Tambang
- Pariwisata
- Pembangunan berkelanjutan (pulau pulau kecila)
- Proposal yang diajukan oleh pemangku kepentingan
- dan lain sebagainya yang berbasis kelautan
Subscribe to:
Posts (Atom)
