Friday, February 19, 2010

Budidaya Udang Vaname

BUDI DAYA UDANG VANAME

  1. KOLAM

    1. Ukuran kolam

Ukuran kolam masing-masing petak yang ideal adalah 60 X 60 m, atau 3.600 m2

    1. Biaya pembuatan kolam

Biaya pembuatan satu petak kolam ukuran 60 X 60 m yang efisien adalah Rp 500.000.000,00

    1. Perlengkapan kolam

Perlengkapan kolam, antara lain: kincir, pralon-pralon, dan lain-lain setiap petak kolam sebesar Rp 140.000.000,00

Jumlah biaya setiap petak kolam, dari pembuatan kolam serta perlengkapannya adalah Rp 640.000.000,00

  1. MODAL KERJA

Modal kerja yang dimaksudkan dalam perhitungan ini terdiri atas

    1. Harga beli bibit
    2. Pakan
    3. Bahan bakar
    4. Gaji karyawan

Total biaya modal kerja sekali panen untuk satu petak adalah

Rp 250.0000.000,00

  1. JUMLAH MODAL

Jumlah modal yang diperlukan untuk membiayai satu petak kolam adalah Rp 890.000.000,00

  1. BIBIT TABUR DAN PROYEKSI SURVIVAL RATE

Jumlah bibit tabur udang Vaname setiap m2 luas lantai kolam adalah antara 150 – 170 ekor.

Dengan contoh, tabur bibit 150 ekor/m2

Setiap petak kolam butuh bibit 150 X 3.600 = 612.000 ekor

Survival Rate 80 %, maka jumlah udang yang hidup dan siap sampai panen adalah 489.000 ekor.

  1. HITUNGAN PENDAPATAN

Perhitungan pendapatan ini dengan asumsi mengambil pengalaman hasil panen udang dengan Size 56, atau 18 gram/ekor ( 0,018 kg).

Harga jual udang size 18 adalah Rp 42.000,00 (per Januari 2010)

Total penjualan setiap petak adalah 489.000 X 0,018 X Rp 42.000,-

= Rp 369.000.000,00. Biaya produksi Rp 250.000.000,-

Keuntungan setiap petak adalah Rp 369.000.000,00 – Rp 250.000.000,00

= Rp 119.000.000,-

  1. PENGEMBALIAN MODAL

Keuntungan setiap petak sekali panen Rp 119.000.000,00. Dalam satu tahun, perhitungan waktu panennya adalah 2,3 kali.

Jadi, keuntungan dalam setahun adalah 2,3 X Rp 119.000.000,00

= Rp 273.700.000,00. atau 30,75 %

Modal tertanam sebesar Rp 890.000.000,00.

Modal akan kembali (Payback Period) = 890.000.000 : 273.700.000 = 3,25 tahun, atau 3 tahun 3 bulan.

  1. SKALA EKONOMIS BISNIS

Skala ekonomis bisnis budidaya udang ini adalah 8 petak kolam, ukuran 60 X 60 m (dihitung berdasar efektivitas dan efisiensi tenaga kerja, serta pemanfaatan fasilitas lain).

Perhitungan modal untuk 8 petak kolam adalah sbb.:

Pembuatan kolam = 8 X Rp 500.000.000,- = Rp 4.000.000.000,00

Perlengkapan kolam = 8 X Rp 140.000.000,- = Rp 1.120.000.000.00

Modal kerja = 8 X Rp 250.000.000,- = Rp 2.000.000.000.00 +

--------------------------

Jumlah = Rp 7.120.000.000,00

Jumlah modal yang diperlukan untuk mencapai skala ekonomis budidaya udang Vaname adalah sebesar Rp 7.120.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah)

Yogyakarta, 2 Februari 2010.

JALA GUNA SAMUDRA


ocean4sea

Tuesday, March 3, 2009

Nelayan Tak Sanggup Tangkap Ikan



Mereka Butuh Bantuan Dana untuk Beli Peralatan
KOMPAS,Senin, 2 Maret 2009 | 15:09 WIB

Gunung Kidul - Nasib baik tampaknya belum juga berpihak kepada nelayan. Sekarang semua nelayan di pantai selatan DI Yogyakarta terkendala keterbatasan keragaman alat penangkap ikan.
Meskipun sedang memasuki puncak musim panen ikan dan cuaca cukup bagus, mayoritas nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan yang menggembirakan. Bahkan, sebagian di antara mereka pulang melaut dengan tangan hampa alias tak memperoleh ikan.
Nelayan Pantai Siung, Gunung Kidul, Supriyo (32) dan Miso (35), pulang ke rumah tanpa membawa hasil tangkapan ikan setelah seharian mencari ikan, Minggu (1/3). Mereka menghabiskan dana operasional untuk pembelian bensin senilai Rp 27.500, namun hanya memperoleh 3 kilogram ikan campuran yang laku dijual Rp 18.000.
Menurut Supriyo, ketidaksanggupan menangkap ikan hampir selalu terjadi. Nelayan hanya memiliki alat penangkap ikan yang sangat terbatas. Padahal, tiap jenis ikan membutuhkan alat tangkap yang berlainan. Karena membawa alat tangkap ikan seadanya, nelayan tak sanggup menangkap beragam jenis ikan di puncak musimnya.
Idealnya, kata Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir Dinas Perikanan dan Kelautan DIY Suwarman, tiap nelayan minimal memiliki empat macam alat tangkap. Akan tetapi, hingga kini mayoritas nelayan terkendala mahalnya harga alat tangkap.
Supriyo dan Miso, misalnya, mengaku hanya memiliki dua macam alat tangkap, yaitu untuk ikan bawal dan ikan campur (terdiri atas berbagai jenis ikan). Kemarin, Supriyo melaut menggunakan jaring ikan bawal, namun lokasi pembuangan jaring ternyata justru sedang panen ikan campur. Alhasil, hanya sedikit ikan campur yang bisa ditangkap karena ketidakcocokan jaring.
Koperasi nelayan di wilayah Pantai Siung, misalnya, sudah bubar sehingga tak lagi bisa memfasilitasi peminjaman aneka alat tangkap. Dalam dua tahun terakhir, lanjut Suwarman, pemerintah tidak lagi memberikan bantuan diversifikasi alat tangkap bagi nelayan karena keterbatasan dana.
Tak lagi diberi
Bantuan dana penguatan modal dan bantuan sosial yang biasanya, antara lain, dialokasikan untuk penganekaragaman alat tangkap tak lagi diberikan sejak awal 2008. Bantuan alat tangkap bagi nelayan pada tahun ini diharapkan bisa diwujudkan melalui pengucuran bantuan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) bagi nelayan.
Akan tetapi, hingga kini, waktu pengucuran bantuan PNPM belum bisa dipastikan. Sosialisasi PNPM tingkat nasional baru dilaksanakan 16-18 Maret di Pantai Glagah, Kulon Progo. Pengajuan bantuan alat tangkap harus melalui kelompok nelayan. Tiap kabupaten di DIY akan memperoleh bantuan senilai Rp 923 juta.
Harga alat tangkap ikan memang cenderung mahal. Harga jaring untuk menangkap ikan campur sepanjang 50 meter Rp 225.000 per set. Harga jaring ikan bawal Rp 160.000 per set. Nelayan membutuhkan setidaknya 25-30 set jaring tiap kali melaut. (WKM)

Wednesday, February 25, 2009

Pendidikan perhatikan Maritim

Pendidikan harus perhatikan maritim

Minggu, 22 Februari 2009 10:12:03
DANUREJAN: Raja Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X yang juga gubernur DIY, mengajak akademisi di DIY dan terutama di Jawa, untuk bisa mengembangkan orientasi kurikulum pendidikan ke arah pengembangan maritim.
Hal itu dilatarbelakangi pendidikan di Jawa masih menjadi acuan sejumlah daerah di luar jawa dalam menentukan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Padahal, sebagian besar kampus negeri maupun swasta masih berorientasi pada agriculture.
“Kita lupa kampus negeri dan swasta yang besar di Jawa, mulai dari UGM sampai Unair rata-rata berorientasi pada agriculture dengan kurikulum kontinental. Lah, yang maritim ditaruh mana. Padahal, tidak semua daerah di Indonesia ini cocok menerapkan kurikulum kontinental” kata Sultan saat menerima penghargaan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah V DIY, di Kepatihan, Sabtu (21/2) tadi malam.
Sultan mengatakan, di Jawa terdapat Pusat Studi Transportasi Darat, namun Pusat Studi Transportasi Laut justru belum pernah dibangun. Sayangnya, kata Sultan, karena Jawa masih dijadikan acuan kurikulum kontinental bahkan dalam merancang RPJP, sejumlah daerah menerapkan RPJP yang tak sesuai dengan potensi daerahnya yang kemaritiman.
“Belum tentu [kurikulum kontinental dan agrikultur) bisa diterapkan atau sesuai dengan kondisi daerah di wilayah Indonesia timur yang potensinya adalah laut,” tegas HB X.
Lebih lanjut HB X malah memprihatinkan pendidikan belakangan ini yang terkesan memforsir peserta didik untuk jadi orang pandai tapi tidak berusaha mencetak lulusan beradab. Seharusnya, lanjut HB X, pendidikan dan kebudayaan menjadi sesuatu yang sangat penting buat pembentukan karakter anak bangsa yang beradab sebagai modal daya saing dengan negeri lain.

Penghargaan
Sabtu malam tadi, HB X menerima penghargaan dari Aptisi yang diserahkan Ketua Aptisi Wilayah V DIY Didit Welly Udjianto. Penghargaan diserahkan karena selama kepemimpinan HB X sebagai gubernur, perkembangan pendidikan di DIY dipandang mengalami progres yang cukup baik.
Penghargaan diserahkan dalam acara Gelar Budaya Nusantara Mahasiswa Yogyakarta yang digelar di Bangsal Kepatihan. “Di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY, perguruan tinggi swasta di DIY mengalami perkembangan yang progresif selama sepuluh tahun ini,” kata Didit Welly.
Saat ini di DIY terdapat 123 perguruan tinggi swasta (PTS) dengan jumlah mahasiswa mencapai 150.000. Jumlah itu belum termasuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan kedinasan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Berdasarkan hasil survei, biaya hidup mahasiswa per kepala di DIY adalah Rp1,2 juta per bulan.
Menurut Didit, berkat adanya kawah candradimuka pendidikan di DIY, alumni PTS dari provinsi ini menjadi sumber utama rekrutmen di berbagai perusahaan maupun instansi pemerintah. “Sampai sekarang pun, Jogja masih menjadi pilihan para calon mahasiswa dari berbagai daerah. Selain masyarakatnya ramah dan biaya hidup tergolong murah, Jogja memiliki pendidikan seni yang khas,” puji Didit.
Dalam kesempatan dibacakan pula pernyataan sikap dari Aptisi untuk mewujudkan DIY sebagai Pusat Pendidikan Tinggi Terkemuka. Acara gelar budaya diisi pula dengan kesenian khas daerah-daerah luar Jawa yang dibawakan sejumlah perwakilan mahasiswa yang berasal dari luar DIY.