Monday, May 31, 2010

Proposal Pelatihan Kewirausahaan

ocean4sea.........

Sunday, March 7, 2010

APRESIASI Tentang PEMBANGUNAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN DAN ARMADA NELAYAN SERTA PUSAT PELATIHAN NELAYAN DALAM MEWUJUDKAN MINAPOLITAN DI DAERAH

PENDAHULUAN
1. Umum
Lebih dari dua per tiga permukaan bumi tertutup oleh samudra. Ekosistem perairan ini merupakan sumber dari berbagai macam produk dan jasa yang berman¬faat bagi manusia dan ekologi bumi. Dari laut, manusia dapat menggunakannya untuk perikanan komersial, perikanan rekreasi (termasuk ikan hias untuk akuarium), wisata bahari, jasa transportasi, pengendalian atmosfer bumi dan iklim, serta sebagai sumber pertambangan dan juga sumber energi. Permukaan laut yang luas me-nyimpan energi yang luar biasa besarnya dalam sistem ekologi bumi. Sumber daya kelautan menyediakan lahan kesempatan kerja bagi banyak penduduk, terutama di negara-negara kepulauan yang mempunyai wilayah perairan luas.

Potensi perikanan telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi manu¬sia, baik langsung dikonsumsi sebagai sumber nutrisi, sebagai bahan baku industri, untuk memenuhi kepuasan manusia sebagai sarana rekreasi, maupun memberi manfaat sosial dalam penyediaan kesempatan kerja di sektor perikanan. Lebih lanjut, di Indonesia sekitar 60% penduduknya bermukim di wilayah pesisir. Tidak mengherankan bila banyak penduduk berkecimpung sebagai nelayan, petani tam¬bak, atau terlibat dalam pariwisata bahari.

Dari sekian banyak potensi pembangunan, sumber daya kelautan dan pesisir akan menjadi tumpuan baru serta tumpuan utama bagi kiprah pembangunan nasional di masa mendatang. Demikian juga dengan pembangunan regional, oleh karena itu tepat apabila Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempunyai rencana kebijakan pembangunan kawasan pelabuhan, sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi laut yang belum optimal. Ada tiga alasan pokok yang mendasari bahwa kita harus mulai berpaling ke potensi laut.

Pertama adalah faktor fisik, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 75% wilayahnya berupa perairan laut dengan panjang pantai mencapai 81.000 Km dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) seluas 5.800.000 Km2. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka luas perairan Indonesia merupakan terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Potensi perikanan nasional hingga tahun 2007 berkisar 6,4 juta ton, 70% di antaranya berasal dari perikanan tangkap. Dari jumlah itu, konsumsi domestik perikanan lebih dari 4,6 juta ton per tahun sedangkan ekspor 1,2 juta ton per tahun.

Kedua di sepanjang garis pantai dan bentangan perairan laut ini terkandung kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, mulai dari sumber daya yang dapat diperbaharui (seperti ikan, rumput laut, hewan karang, dsb) sampai kepada yang tidak dapat diperbaharui yang meliputi minyak dan gas bumi serta bahan tambang lainnya. Potensi lainnya dari laut adalah energi kelautan seperti pasang-surut, gelom-bang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selain itu kelautan dapat melayani jasa-jasa pariwisata, perhubungan dan kepelabuhanan serta penampung (penetralisir) limbah. Pariwisata bahari merupakan jasa yang sangat menguntungkan bagi perekonomian wilayah. Berbagai obyek dapat dikembangkan pada sektor ini seperti misalnya wisata alam (pantai), keragaman flora dan fauna (biodiversity), taman laut wisata alam (ecotourism), maupun wisata olah raga.

Ketiga dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 225 juta di tahun ini, sudah barang tentu melipatgandakan kebutuhan akan konsumsi dan proses produksi atau proses-proses pembangunan lainnya. Dengan kondisi tersebut sumber daya daratan yang dimiliki sudah menipis atau sukar dikembangkan. Dengan demikian suka atau tidak suka harus berpaling ke sumber daya kelautan, untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi nasional maupun regional. Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghadap pada Samudra Hindia yang sangat luas, dengan kekayaan alam yang melimpah yang berupa ikan dan tumbuhan dan lain-lain, maka rencana pembangunan kawasan pelabuhan ikan adalah merupakan salah satu langkah yang tepat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan rencana pembangunan kawasan pelabuhan perikanan dalam rangaka mewujudkan Kawasan Minapolitan di DIY, diarahkan pada pendayagunaan sumber daya laut khususnya perikanan laut serta pemanfaatan fungsi pelabuhan secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung wilayah pesisir dan laut serta kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperluas kesempatan dan lapangan kerja. Kondisi tersebut berarti bahwa langkah kebijakan rencana pembangunan kawasan pelabuhan perikanan, termasuk pengadaan armada nelayan yang mencukupi serta tersedianya fasililas pelatihan untuk nelayan harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan dunia usaha.



2. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud. Memberikan gambaran tentang keadaan dan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka mewujudkan “Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015” melalui upaya peningkatan produktivitas kawasan potensi perikanan menjadi kawasan minapolitan di wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Tujuan. Sebagai bahan masukan kepada Pimpinan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan peningkatan kesejahteraan dan keamanan (prosperity dan security) masyarakat kelautan dan perikanan di wilayah selatan Propinsi DIY di masa depan.


3. Ruang Lingkup. Ruang Lingkup penulisan ini meliputi perkembangan lingkungan strategis Pantai selatan (Samudera Hindia), potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta kemungkinan integrasi pengembangan pelabuhan pendaratan ikan dan penambahan armada nelayan serta pembangunan pusat pelatihan nelayan Indonesia dalam rangka membuka pintu gerbang kesejahteraan dan keamanan yag mamapu mendukung terwujudnya kawasan minapolitan di DIY serta memberikan kontribusi pada sistem pertahanan nasional berbasis kelautan.

4. Sistematika. Penulisan proposal ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan.
b. Bab II Dasar Pemikiran.
b. Bab III Potensi Wilayah Laut DIY.
c. Bab IV Pembahasan.
d. Bab V Penutup.

KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAI LAHAN BERKARYA ANAK BANGSA (Daya Guna Kelautan dengan Hasil Gunanya bagi Kesejahteraan Masyarakat Sekitar, Sudahkah

Pendahuluan
Ketimpangan antara melimpahnya sumber daya kelautan dengan hasil gunanya yang sangat minim bagi kesejahteraan masyarakat telah menjadi fenomena yang menggugah kesadaran kita bersama.
Kesadaran yang mendorong terwujudnya tekad kebersamaan generasi untuk berkarya dan berprestasi di kelautan sebagai lahan hidupnya.

1. Lahan Hidup yang Menghidupi
Memperhatikan pembangunan kelautan, ruang lingkup ekonomi kelautan, dan dinamika lingkungan strategis, maka lahan yang dapat dikembangkan antara lain sebagai berikut:
1. Perikanan tangkap berkelanjutan.
2. Perikanan budidaya berkelanjutan (pemilihan lokasi budidaya).
3. Industri hilir.
4. Yang berkaitan dengan Bioteknologi.
5. Produksi
6. Pengolahan
7. Distribusi/Transportasi
8. Tambang.
9. Pariwisata
10. Pembangunan berkelanjutan (pulau-pulau kecil)
11. Proposal yang diajukan oleh pemangku kepentingan.
12. Dan lain sebagainya berbasis kelautan

2. Kegiatan Nelayan dalam Keterpaduan Sistem
Pembangunan perikanan seharusnya menempatkan nelayan sebagai aktor utama pengelolaan sumber daya pesisir, seperti diterapkan oleh sejumlah negara yang maju dibidang perikanan. Pengawalan pemberdayaan nelayan adalah suatu keniscayaan, sehingga selayaknyalah akses yang dibutuhkan nelayan mutlak perlu memiliki kesiapan. Yaitu akses ke modal, ke teknologi, ke sumber daya manusia, ke fasilitas, dan kemudahannya
Keterpaduan sistem dapat diwujudkan atas dasar saling menguntungkan dan saling ketergantungan antar unsur yang terkait dalam pemberdayaan masing-masing unit secara berkelanjutan (sustainable development). Pemberdayaan masing-masing unit secara berkelanjutan sekalipun telah terbentuk dalam suatu sistem, akan sulit diharapan kelangsungannya tanpa konsistensi pengawalan.
Mengingat posisi nelayan yang berpotensi melemah dari waktu ke waktu, hal tersebut telah terbukti dalam kurun waktu sejak lebih dari 50 tahun silam hingga sekarang. Oleh karena itu, intervensi sangat mutlak diperlukan sebagai peran ”pengendali kesepakatan” yang dipimpin oleh asas kebersamaan ”saling menghidupi” (the spirit of cooperative alliance). Semangat cooperative alliance inilah yang perlu dikembangkan secara transparan, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Untuk pengawalan pemberdayaan nelayan/pengendalian perekonomian nelayan dan akses-akses yang dibutuhkan

3. Pemberdayaan masyarakat nelayan mendukung kawasan Minapolitan.
Menjadikan Wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng menjadi percontohan untuk mendukung terwujudnya kawasan minapolitan,